akta

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI SUKSES BERSAMA

Nomor:

Pada hari ini, hari

Tanggal

Pukul    WIB

Berhadapan dengan saya,

Sarjana Hukum, Notaris di

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:

1.    Tuan DWI SUPRIYANTO, iahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Maret 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tarr.an Kebon Jeruk Blok J4-Nomor 6, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 012,Kelurahan Srengseng, Kecarnatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor. 09.5208.030373.0198, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan oleh karena itu mewakili Badan Pengurus dari dan selaku demikian untuk dan atas nama: KOPERASI MAJU UTAMA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya seperti dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga)-Maret 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sernbilan) Nomor 25, dibuat dihadapan ARJUNA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat...............

2.    Tuan BADRU SALAM, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besar IV, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 015, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Mangga Besar, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5208.2104 68.0198, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan oleh karena itu rnewakili Badan Pengurus dari dan selaku demikian untuk dan atas nama :

KOPERASI TEGAR SENTOSA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya seperti dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu)-Mei 2000 (dua ribu) Nomor 10, dibuat dihadapan ARIMBI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ......

Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri menerangkan:

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1.    Koperasi ini bernama Koperasi SUKSES BERSAMA di singkat Koperasi SUKSES dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

2.    Koperasi ini berkedudukan di Jakarta

3.    Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik-didalam maupun diluar negeri atas persetujuan-dan keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN ASAS

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan  kekeluargaan.

Pasal 3

1.    Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu:

a.    keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b.    pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c.    pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

d.    pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e.    kemandirian;

f.    melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;

g.    kerjasama antar koperasi

2. Koperasi sebagai badan usaha dalarn melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:

1.    Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

2.    Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut-membangun tatanan perekonomian nasional

Pasal 5

1.    Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan-usaha anggota, sebagai berikut:

a.    Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur;

b. Menyediakan bahan pokok kebutuhan Primer dan Sekunder bagi anggota;

c.    Percetakan, jasa angkutan, travel biro, penyewaan kendaraan;

d.    Kerjasama antar Koperasi, sektor

Pemerintah dan/atau Swasta dalam bidang Usaha lain yang saling menguntungkan;

e.    Simpan pinjaman untuk kepentingan anggota;

f.    Penyediaan perumahan dan/atau fasilitas--kesehatan bagi anggota;

g.    Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian;

2. Dalam hal terdapat kelebihan kemarnpuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat mernbuka peluang usaha dengan non Anggota;

3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota

4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalarn maupun di luar wilayah Republik Indonesia

5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Fendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

1.    telah berbadan hukum;

2.    mampu melakukan tindakan hukum;

3.    mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam-lingkup usaha koperasi sekunder;

4.    telah melunasi sirnpanan pokok;

5.    menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

6.    Telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota dan telah menandatangani/cap jempol Buku Daftar Anggota

7.    Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Jakarta.

Pasal 7

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruhi persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.

2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri

3.    Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun

Pasal 8

Setiap anggota berhak:

1.    memperoleh pelayanan dari koperasi;

2.    menghadiri dan berbicara dalarn Rapat Anggota 3 memiliki hak suara yang sama;

4.    mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

5.    memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha;

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

1.    membayar sirnpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;

2.    berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;

3.    mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;

4.    memeiihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi;

Pasal 10

1.    Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan adminsitratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota.

2. Calon anggota memiliki hak-hak:

a.    memperoleh pelayanan koperasi;

b.    menhadiri dan berbicara dalam Rapat  Anggota ;

c.    mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:

a.    membayar simpanan wajib sesuai ketentuan-vang diputuskan Rapat Anggota;

b.    berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d.    memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi;

Pasal 11

1.    Keanggotaan berakhir bila:

a.    Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;

b.    berhenti atas permintaan sendiri; atau

c.    diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi

2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota;

3. Simpanan pokok dan simpanan wajib angyota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi

2. Rapat anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:

a.    Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan  Koperasi;

c.    Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d.    Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

e.    Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Koperasi mengangkat pengawas tetap;

f.    Pembagian Sisa Hasil Usaha;

g.    Penggabungan, peleburan, pembagian dan  pembubaran Koperasi;

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga........

5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:

a.    Rapat Anggota Tahunan;

b.    Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;

c.    KapaL Angyota Kliusus;

d.    Rapat Anggota Luar Biasa;

Pasal 13

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;

2.    Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;

3.    Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bsgi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

4.    Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 14

1.    Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.    Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir

3.    Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara

4.    Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut

5.    Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup

6.    Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat

7.    Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan raengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu

8.    Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota

Pasal 16

1.    Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain;

2.    Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;

3.    Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan;

4.    Setiap Rapat Anggota harus dibuat Serita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;

5.    Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak;

6.    Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris;

Pasal 17

1.    Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar;

2.    Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:

a.    Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;

b.    Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;

c.    Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil   

d.    Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku;

3.    Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat. Sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

4.    Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang-objektif dan rasional seperti effisiensi maka:

a.    Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;

b.    Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja tahun sebelumnya yang telah rnendapat persetujuan;

c.    Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Knusus;

Pasal 18

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk:

1.    Mengubah Anggaran Dasac dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan Ketentuan:

a.    harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota

b.    keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;

2.    Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:

a.    harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

b.    keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

3.    Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota:

4.    Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus

Pasal 19

1.    Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas;

2.    Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila:

a.    ada permintaan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota; dan atau

b.    Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau

c.    Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;

d.    Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas;

3.    Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila:

a.    harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua-per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

b.    untuk maksud pada ayat (2,d) diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

4.    Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI

PENGURUS

Pasal 20

1.    Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2.    Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:

a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b.    mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta sernangat kewirausahaan;

c.    sudah menjadi pengurus Koperasi Primer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

d.    Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai darajat ketiga;

e.    Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

f.    Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;

g.    Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi;

h.    Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu rnengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;

i.    Tata cara pemijihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 21

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya seuai dengan Rapat Anggota.

2. Pengurus terdiri dari:

a.    seorang atau lebih Ketua;

b.    seorang Sekretaris;

c.    seorang Bendahara;

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi;

5. Apabila Koperasi belum rnampu mengangkat Manajer, rnaka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus;

6.    Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

1.    menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi ;

2.    melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;

3.    mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

4.    mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

5.    menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;

6.    memutuskan penerirnaan anggota baru, penolakan-anggota serta pemberhentian anggota;

7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;

8.    memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;

9.    memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang rnenyebabkan perselisihan;

10.menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:

a.    jika kerugian yang timbul sebagai akibat-kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, rnaka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

b.    jika kerugian yang timbul sebagai akibat-kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi ;

11.   menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;

12.meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit-dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;

13.Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1.    Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;

2.    membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi

Pasal 23

Pengurus mempunyai hak:

1.    menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat-Anggota;

2.    mengangkat dan memberhentikan Manajer dan kiryawan Koperasi;

3.    membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan-Rapat Anygota;

4.    melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;

5.    meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 24

1.    Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:

a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;

b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pearturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;

c.    sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi padi umumnya;

d.    melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama dibidang ekonorni dan keuangan dan tindak pidana lain yang-telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat-Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:

a.    menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;

b.    mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut;

3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti-sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalarn Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 25

1.    Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2.    Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah yang memenuhi syarat sebagai betikut:

a.    mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;

b.    memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;

c.    sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

3.    Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

4.    Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

5.    Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.

6.    Tata cara pemilhan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 26

1.    Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang sudah professional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota

2.    Dalam hal Koperasi (tidak mengangkat Pengawas Tetap), maka ditentukan:

a.    Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota;

b.    Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi;

3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus

4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Hak dan kewajiban Pengawas adalah:

1.    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;

2.    meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;

3.    mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

4.    memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;

5.    merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;

6.    membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat

Pasal 28

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 29

1.    Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh

2.    Biaya audit tersebut dimasukkan dalarn anggaran Biaya Koperasi

Pasal 30

1.    Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti

a.    melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;

b.    tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat-Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:

a.    Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;

b.    Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;

c.    Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya;

d.    Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan;

3.    Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain;

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 31

1.    Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;

2.    Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonon dan professional;

3.    Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota;

4.    Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah

a.    mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;

b.    mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha;

c.    tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;

d.    memiliki akhlak dan moral yang baik;

e.    tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama Pengurus;

f.    belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

5.    Dalam melaksankan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 32

Tugas dan kewajiban Manajer adalah:

1.    Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;

2.    mengendalikan dan menqkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan;

3.    melakukan pcmbagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;

4.    mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;

5.    menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 33

Hak dan wewenang Manajer:

1.    Menerima penqhasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama oleh Pengurus dan Manajer;

2.    Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;

3.    membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;

4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

Pasal 34

1. Menetapkan pedoman pelasanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota;

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalarn Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

BAB IX

PENASEHAT

Pasal 35

1.    Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota;

2.    Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta;

3.    Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 36

1.    Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup;

2.    Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;

3.    Dalam waktu paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditanda tangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas

4.    Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat: Anggota dan hasil audit tersebut rnenjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus

5.    Ketentuan, pengaturan lebih lanjut rnengenai isi bentuk, susunan Laporan Pertangqung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur-dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis

BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 37

1.    Modal Koperasi terdiri dari :

a.    Modal sendiri/Ekuitas;

b.    Modal Luar/pinjaman

2.    Modal dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar  Rp.   

yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan dari para pendiri;

3.    Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan bantuan berbentuk suinbangan, hibah dan lain-lainnya yang tidak mengikat;

4.    Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari:

a.    Anggota;

b.    Koperasi lainnya dan atau anggotanya;

c.    Bank dan lembaga keuangan lainnya;

d.    Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e.    Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.

5.    Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang-berasal dari modal penyertaan.

Pasal 38

1.    Setiap anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai pada saat masuk menjadi anggota;

2.    Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib modal penyertaan yang diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota;

3.    Simpanan pokok simpanan wajib dan modal penyertaan yang disetor kedalam modal dasar Koperasi tidak dapat diambil selama seorang masih menjadi anggota

Pasal 39

1.    Untuk meningkatkan pendapatan Koperasi dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

2.    Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tanggu peraturan tersendiri

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 40

1.    Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan

2.    Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk

a.    cadangan;

b.    anggota sesuai transaksi dan simpanannya;

c.    pendidikan;

d.    insentif untuk Pengurus;

e.    insentif untuk Manajer dan karyawan.

3.    Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan Koperasi terdiri dari 3 (tiga) bagian:

a.    pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi; dan

b.    pendapat yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota;

c.    pendapat yang diperoleh dari non operasional

4.    Bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh dari anggota dipergunakan sebagai

a.    untuk cadangan;

b.    untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan;

c.    untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-bank Pemerintah;

d.    untuk dana Pengurus dan Pengawas;

e.    untuk kesejahteraan Pengelola Usaha dan-karyawan Koperasi;

f.    untuk dana pendidikan Koperasi;

g.    untuk dana Sosial;

5.    Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari Usaha yang diselenggarakan untuk Pihak bukan Anggota dibagikan sebagai berikut:

a.    untuk dana cadangan;

b.    untuk Anggota;

c.    untuk dana Pengurus dan Pengawas;

d.    untuk dana pengelola dan karyawan;

e.    untuk dana pendidikan Koperasi;

f.    untuk dana Sosial;

6.    Bagian dari Pendapatan Kopeictsi yaiiy Jiperoleh dari pendapatan non operasional dipergunakan sebagai berikut:

a.    untuk cadangan;

b.    untuk anggota menurut perbandingan simpanannya; c.   untuk dana pendidikan Koperasi;

d.    untuk dana Sosial;

7. Penggunaan dana-dana Pendidikan dan Dana Sosial diatur dalam Anggaran Rurnah Tangga dan atau diputuskan dalam Kapat Anggota Tahunan

8. Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud-ayat (4), (5), dan ayat (6) ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan diputuskan dalam Rapat Anggota

Pasal 41

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota

Pasal 42

1.    Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

2.    Bagian dari cadangan Koperasi dapat dibagikan-kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sinipanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus anggota.

3.    Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 1/2 (satu per dua) bagian atau 50- (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.

4.    Sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari uang cadangan harus disimpan dalam bentuk giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pengurus.

5.    Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi secara sah dapat  memperoleh bagian atas cadangan Koperasi berdasarkan prosentase jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya pada Koperasi, yang ketentuannya diatur lebih jauh-dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PEMBUBARAN

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:

a.    keputusan Rapat Anggota;

b.    keputusan Pemerintah.

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:

a.    jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir;

b.    atas permintaan sekurang-karangnya 3/4 (tiga per empat) dari jurnlah anggota;

c.    koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 44

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likwidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi-kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.

2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban:

a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;

b.    mengumpulkan keterangan yang diperlukan;

c.    memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun ber sama-sama;

d.    memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;

e.    menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;

f.    membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota

3.    Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oieh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.    Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya

Pasal 45

1.    Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi;

2.    Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan

3.    Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enarn) bulan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 46

1.    Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan .Scinksi oleh Rapat Anggota berupa:

a.    peringatan lisan;

b.    peringatan tertulis;

c.    dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;

d.    diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;

e.    diajukan ke Pengadilan.

2.    Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut-dalam Anggran Rumah Tangga.

BAB XV

JANGKA WAKTU BERDIR1NYA KOPERASI

Pasal 47

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas

BAB XVI

ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA

DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 48

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini

-  Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas nenerangkan bahwa :

I.    - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya--telah diangkat sebagai :

- Pengawas : Tuan  

tersebut;

- Ketua : Tuan

tersebut;

- Sekretaris : Tuan

tersebut;

- Bendahara : Tuan 

tersebut;

-  Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah-diterima oleh masing-masing yang bersangkutan-dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara  Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

II.   Tuan................. tersebut dan Tuan ....................... Sarjana Hukurn, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk  memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas  Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda tangan semua permohonan dan dokuintMi lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris — kenal, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan